Kamis, 26 Desember 2013

Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

I. Pendahuluan Dan Rumusan masalah
Korupsi tampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negara kita tercinta ini, Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia  sudah sangat menghawatirkan dan berdampak buruk  luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi lebih dari sekedar pencarian keuntungan yang bersifat individu tetapi sudah merupakan perilaku umum sehingga sebagai salah satu factor penghambat pertumbuhan ekonomi yang sulit untuk dihapuskan. Korupsi juga merusak moral suatu bangsa. Jika moral suatu bangsa sudah rusak bagaiman perekonomian akan tumbuh. Pertumbuhan ekonomi akan sulit diwujudkan jika korupsi terjadi dimana-mana.
Dalam makalah ini kami membahas tentang dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, yang kami ambil dari berbagai sumber. Secara khusus tulisan ini membahas korupsi dilihat melalui perspektif ilmu ekonomi, mencangkup
- bagaimana dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

II. Pembahasan

Sektor perekonomian merupakan sektor yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu negara. Pertumbuhan di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara tersebut, meski pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang besar belum tentu menggambarkan kondisi rakyat yang sejahtera. Pemerintah pun berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga bisa meningkatkan minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik pengusaha lokal maupun pengusaha asing


Apabila dikaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, tentulah dua hal ini sangat berkaitan. Semakin banyaknya kasus korupsi yang membelenggu perekonomian di Indonesia, maka akan semakin memperburuk kondisi perekonomian di negeri ini

Analis Investasi Global David Sterman seperti dikutip dari Streetauthority, Jumat (12/7/2013) mengatakan goncangan terbesar untuk ekonomi Indonesia adalah  korupsi dan birokrasi. Meski mengalami pertumbuhan 6%, Indonesia sebenarnya bisa tumbuh hingga 10%. Namun karena banyaknya korupsi di Indonesia berdampak pada terganggunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Hampir semua negara di dunia ini pasti ada kasus korupsi, hanya saja besar kecilnya lah yang berbeda masing-masing negara. berdasarkan hasil survey tahun 2013 oleh lembaga independen transparency.org. Dari 146 negara yang disurvey, tercatat data 10 besar negara yang dinyatakan sebagai negara terkorup. Negara mana sajakah itu.? inilah sepuluh negara tersebut..

1. Azerbaijan
2. Bangladesh
3. Bolivia
4. kamerun
5. Indonesia
6. Irak
7. Kenya
8. Nigeria
9. Pakistan
10. Rusia.

Dari daftar di atas, negara kita berada di peringkat ke 5 negara terkorup di dunia, tapi di tingkat Asia – Pasifik, negara kita adalah yang terkorup.
Berikut adalah 5 besar negara paling korup di Asia – Pasifik :

1. Indonesia
2. Kamboja
3. Vietnam
4. Filipina
5. India

Melihat data tersebut, sebuah ironi yang menyedihkan. Korupsi tampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Sebagai negara yang menggunakan adat dan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai - nilai moralitas dan kejujuran, sangat miris rasanya bila mengetahui bahwa negara ini menempati posisi 5 tingkat Asia – Pasifik menurut survei dari lembaga independen transparency.org. Mengapa korupsi dapat tumbuh subur di Indonesia? Ada banyak penyebabnya. Salah satunya ialah kesejahteraan masyarakat yang kurang, hal ini disebabkan oleh gaji dan pendapatan yang rendah dan mental orang Indonesia yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. Budaya di Indonesia sendiri yang masih money oriented menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya. Ditambah lagi sistem birokrasi Indonesia yang merupakan warisan budaya kolonial Belanda yang rumit membuka celah-celah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan praktik korupsi. Apalagi kini nilai - nilai agama yang semakin luntur membuat banyak orang mudah tergiur dengan praktik korupsi.
Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian negara kita. Yang paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik menjadi tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya, kalaupun ada realisasinya tentunya tidak sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Walaupun belum banyak buktinya, jelas ini merupakan indikasi terhadap korupsi. Tidak jelasnya pembangunan fasilitas - fasilitas publik ini nantinya akan memberi efek domino yang berdampak sistemik bagi publik, yang dalam ini adalah masyarakat. Contoh kecilnya saja, jalan - jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan mengakibatkan susahnya masyarakat dalam melaksanakan mobilitas mereka termasuk juga dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi akibat dari korupsi ini tidak hanya mengganggu perekonomian dalam skala makro saja, tetapi juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai barang dan jasa sebagai salah satu contohnya.


Dari segi investor sendiri, dengan adanya korupsi di dalam tubuh pemerintah membuat produsen harus mengeluarkan cost tambahan untuk menyelesaikan masalah birokrasi. Bertambahnya cost ini tentunya akan merugikan mereka. Sementara bagi para investor asing, mereka akan tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah birokrasi yang menjadi ladang korupsi ini dan beralih untuk berinvestasi di negara lain yang lebih aman. Berkurannya nilai Investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya Hal ini akan merugikan negara karena dengan adanya investasi asing negara kita akan mendapatkan penghasilan yang besar melalui pajak, begitu juga dengan masyarakat, mereka akan mendapatkan lapangan kerja dan penghasilan. Akan tetapi gara - gara korupsi, semuanya menghilang begitu saja. Masalah tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat kesejahteraan pun menjadi tak teratasi.

Korupsi memperbesar angka kemiskinan. ini sangat wajar. Selain dikarenakan program-program pemerintah sebagaimana disebut di atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Menurut Tanzi (2002), perusahaan perusahaan kecil adalah pihak yang paling sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tak resmi (pungutan liar). Bahkan, pungutan tak resmi ini bisa mencapai hampir dua puluh persen dari total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini amat mengkhawatirkan, dikarenakan pada negara negara berkembang seperti Indonesia.
III. Kesimpulan dan saran
korupsi tidak hanya berpengaruh besar terhadap keuangan negara,tetapi masih banyak akibat lain yang ditimbulkan di bidang lainnya.Bukan tanpa alasan kita sebagai bagian dari negara ini,memprotes keras terhadap praktek korupsi yang dilakukan oleh siapapun.Dan sudah seharusnya pemberantasan korupsi tidak pandang bulu dalam penerapannya.

saran dari saya
Pembangunan di Indonesia tidak boleh terkoyak hanya karena ulah okrnum yang tidak bertanggungjawab (walaupun esok mereka pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada mahkamah tertinggi di akhirat). Melihat kondisi korupsi yang sudah sangat parah di Negara kita,Oleh karena itu, ada beberapa hal teknis yang kami sarankan sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia, yakni:

1.
Mengoptimalkan upaya – upaya penyidikan/Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum koruptor dengan hukuman yang seberat-beratnya dan menelamatkan uang negara. Mungkin Korea Selatan bisa dicontoh dalam hal ini;
2. Mencegan & memberikan sanksi tegas terhadap penyalah gunaan wewenang yg di lakukan oleh jaksa (Penuntut Umum)/ Anggota polri dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan Kerjasama antara kejaksaan dgn kepolisian Negara RI, selain denagan BPKP,PPATK,dan intitusi Negara yang terkait denagn upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
4. Memaksimalkan peran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagal pengawas yang jujur dan auditor yang bersih dalam melakukan peran kontrol dan pengusutan atas segala macam dugaan korupsi;
5. Jangan terlalu mudah memberi Remisi kepada para pelaku korupsi agar memberi efek jera
6. peran serta mayarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga dibutuhkan. Jika mengetahui atau melihat adanya dugaan tindak pidana korupsi agar memberikan informasi atau melapor pada pihak berwajib.

Tidak ada komentar: